Mengapa Kebijakan WFH Bisa Jadi Solusi Palsu untuk Krisis Energi? Analisis Mendalam dari Legislator

Bayangkan sebuah kota besar di pagi hari. Biasanya, jalanan dipadati kendaraan bermotor yang mengantarkan para pekerja ke kantor. Tiba-tiba, sebuah kebijakan diterapkan: semua pegawai negeri bekerja dari rumah. Lalu lintas mungkin berkurang, tapi apakah tagihan listrik di ribuan rumah tangga justru melonjak? Inilah dilema nyata yang diangkat oleh Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari, ketika menanggapi wacana pemerintah yang menjadikan work from home (WFH) sebagai andalan utama program penghematan energi. Menurutnya, pendekatan ini ibarat mengobati demam dengan kompres dingin—hanya meredakan gejala permukaan, tanpa menyentuh akar penyakitnya.

Lebih Dari Sekadar Perpindahan Lokasi Kerja

Dalam pernyataannya yang dikeluarkan akhir Maret 2026, Ratna, yang berasal dari Fraksi PKB, menyampaikan kekhawatiran mendalam. Ia melihat kebijakan WFH untuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah yang terlalu simplistis. "Ini bukan soal memindahkan meja kerja dari gedung pemerintah ke ruang tamu," ujarnya. "Ini tentang bagaimana kita mengelola sumber daya energi nasional secara keseluruhan. Fokus hanya pada pola kerja ASN justru mengalihkan perhatian dari sektor-sektor raksasa yang menyedot energi jauh lebih besar."

Pandangan Ratna ini didasari oleh data yang sering luput dari perbincangan publik. Menurut kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) pada 2025, konsumsi listrik sektor industri dan komersial menyumbang hampir 70% dari total beban nasional. Sementara itu, sektor rumah tangga dan pemerintahan berada di porsi yang lebih kecil. Artinya, memindahkan beban kerja dari gedung pemerintah ke rumah-rumah pegawai mungkin hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Bahkan, bisa terjadi rebound effect di mana efisiensi di satu tempat justru menciptakan pemborosan di tempat lain.

Dampak Sosial dan Ekonomi yang Terabaikan

Ratna menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan publik, terutama yang bersifat masif seperti WFH, selalu membawa konsekuensi berlapis. "Apa yang terjadi pada produktivitas kerja? Bagaimana dengan kualitas layanan publik yang harus tetap prima? Lalu, siapa yang menanggung kenaikan tagihan listrik di rumah para ASN?" tanyanya retoris. Pertanyaan-pertanyaan ini mengungkap sisi lain dari wacana hemat energi yang sering kali dianggap sebagai solusi instan.

Opini pribadi saya sebagai penulis, berdasarkan pengamatan terhadap tren kerja hybrid pasca-pandemi, adalah bahwa keberhasilan WFH sangat bergantung pada infrastruktur digital, budaya kerja, dan sistem evaluasi yang solid. Tanpa itu, yang terjadi bukan penghematan, melainkan penurunan efektivitas yang pada akhirnya merugikan negara. Selain itu, ada aspek keadilan yang perlu dipertimbangkan. Tidak semua ASN memiliki rumah dengan ruang kerja yang nyaman atau jaringan internet yang stabil. Kebijakan seragam dapat memperlebar kesenjangan di antara para pegawai itu sendiri.

Menuju Solusi yang Lebih Sistemik dan Berdampak Nyata

Lantas, apa alternatif yang ditawarkan? Ratna tidak sekadar mengkritik, tetapi juga mengajukan serangkaian langkah konstruktif yang ia sebut lebih "berpijak pada data dan realitas sektoral". Pertama, ia mendesak dilakukannya audit energi nasional yang komprehensif. "Kita perlu peta yang jelas: gedung mana yang paling boros, industri apa yang efisiensinya rendah, sistem transportasi mana yang paling tidak optimal," jelasnya. Audit ini harus menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar asumsi.

Kedua, fokus harus dialihkan ke sektor-sektor prioritas. Ratna mencontohkan, modernisasi dan retrofit gedung-gedung pemerintah dengan teknologi hemat energi bisa memberikan penghematan yang signifikan dan berjangka panjang. Begitu pula dengan mendorong industri untuk menerapkan prinsip circular economy dan efisiensi energi dalam proses produksinya. Ketiga, transisi menuju energi terbarukan harus dipercepat. "Energi yang paling hemat adalah energi yang tidak kita gunakan dari sumber fosil," tandasnya. Investasi pada solar panel di atap-atap gedung negara atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro bisa menjadi langkah konkret.

Yang tidak kalah penting, menurut Ratna, adalah memperkuat sistem transportasi massal. "Mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi akan menghemat BBM jauh lebih besar daripada sekadar menyuruh orang kerja di rumah," ujarnya. Ia menekankan bahwa kebijakan harus terintegrasi—perbaikan transportasi umum, insentif untuk kendaraan listrik, dan penataan ulang perkotaan untuk mengurangi mobilitas yang tidak perlu.

Refleksi Akhir: Hemat Energi sebagai Gerakan Transformasi, Bukan Sekadar Instruksi

Pada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan Ratna Juwita Sari sangatlah jelas: penghematan energi tidak boleh menjadi program yang simbolis dan berjangka pendek. Ia harus menjadi bagian dari transformasi besar menuju tata kelola energi nasional yang lebih cerdas, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan seperti WFH bisa menjadi salah satu alat, tetapi sama sekali bukan satu-satunya—apalagi yang utama.

Sebagai masyarakat, kita juga diajak untuk berpikir kritis. Setiap kali ada wacana kebijakan yang terdengar sederhana dan instan, patut kita tanyakan: apa dampak jangka panjangnya? Siapa yang paling diuntungkan dan dirugikan? Apakah solusi ini menyentuh akar masalah? Hemat energi adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan pendekatan holistik, dari level kebijakan makro pemerintah hingga kesadaran mikro setiap individu di rumah. Mari kita dorong agar diskusi publik tentang krisis energi tidak terjebak pada solusi-solusi semu, tetapi mengarah pada pembangunan sistem yang benar-benar tangguh untuk masa depan. Bagaimana pendapat Anda? Sudahkah kebijakan di sekitar Anda benar-benar mengarah pada penghematan yang substantif, atau hanya sekadar gimmick belaka?