Beranda/Kritik Tajam Prabowo: Saat Guru HAM Dunia Memilih Bungkam di Tengah Tragedi Kemanusiaan
Peristiwa

Kritik Tajam Prabowo: Saat Guru HAM Dunia Memilih Bungkam di Tengah Tragedi Kemanusiaan

a
Olehadit
Terbit6 Maret 2026
Share via:
Kritik Tajam Prabowo: Saat Guru HAM Dunia Memilih Bungkam di Tengah Tragedi Kemanusiaan

Bayangkan seorang guru yang setiap hari mengajarkan kejujuran kepada murid-muridnya, namun ketika melihat kecurangan terjadi tepat di depan matanya, ia hanya diam seribu bahasa. Itulah analogi sederhana yang bisa menggambarkan kritik pedas Presiden Prabowo Subianto terhadap negara-negara besar dunia dalam forum Rakornas pemerintah pusat dan daerah belum lama ini. Dalam pidatonya yang penuh emosi, Prabowo menyoroti sebuah paradoks global yang selama ini mungkin hanya kita dengar dalam bisik-bisik, namun kini diungkapkan secara terbuka oleh pemimpin tertinggi negeri.

Di tengah ruang rapat yang dipenuhi para kepala daerah, Prabowo tak sekadar menyampaikan arahan administratif. Ia justru membawa pembicaraan ke ranah yang lebih dalam—sebuah refleksi tentang standar ganda dalam politik global yang berdampak langsung pada kedaulatan dan stabilitas Indonesia. "Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk Hak Asasi Manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup. Mereka lah yang melanggar apa yang mereka ajarkan," tegasnya dengan nada yang tegas namun terkendali.

Diamnya Para Pengajar HAM: Sebuah Analisis Realpolitik

Ketika Prabowo menyebut "puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai dan banyak negara yang diam," ia sebenarnya sedang menyentuh salah satu isu paling sensitif dalam hubungan internasional kontemporer. Menurut data dari Conflict Data Program Uppsala University, dalam dua dekade terakhir, terdapat setidaknya 15 konflik berskala besar di dunia yang menewaskan lebih dari 10.000 jiwa per tahun. Yang menarik—dan ini menjadi poin kritis Prabowo—adalah respons yang sangat bervariasi dari komunitas internasional terhadap masing-masing konflik tersebut.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Peace Research tahun 2024 menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan oleh negara-negara maju 73% lebih mungkin terjadi ketika konflik berada di wilayah yang memiliki kepentingan strategis atau sumber daya alam yang signifikan. Artinya, kata "HAM" sering kali menjadi alat legitimasi daripada prinsip yang konsisten diterapkan. Prabowo, dengan latar belakangnya di dunia militer dan diplomasi, tampaknya memahami betul mekanisme ini. Kritiknya bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari pengalaman panjang Indonesia dalam berhadapan dengan standar ganda politik global.

Indonesia di Tengah Gelombang Konflik Global

Pesan Prabowo kepada para kepala daerah tentang pentingnya memahami sejarah nusantara dari Sabang sampai Merauke memiliki relevansi yang lebih dalam dari sekadar pelajaran sejarah biasa. Dalam konteks geopolitik saat ini, pemahaman terhadap identitas nasional menjadi tameng terhadap pengaruh asing yang sering kali datang dengan berbagai dalih—termasuk HAM dan demokrasi. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara kepulauan terbesar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, selalu menjadi incaran berbagai kepentingan global.

Yang sering dilupakan banyak orang adalah bagaimana konflik di belahan dunia lain beresonansi di tanah air. Ketika perang Ukraina mengacaukan rantai pasok pangan dunia, harga kedelai dan gandum di pasar tradisional Indonesia langsung terdampak. Saat konflik Gaza memanas, sentimen di media sosial Indonesia bisa memicu ketegangan sosial yang tidak perlu. Prabowo mengingatkan bahwa dalam dunia yang terhubung seperti sekarang, tidak ada lagi insularitas—setiap gejolak di tempat lain berpotensi menjadi gelombang yang sampai ke pantai Indonesia.

Membangun Kedaulatan di Era Ketidakpastian

Pesan tersirat dari arahan Prabowo adalah perlunya membangun ketahanan nasional yang tidak bergantung pada standar atau validasi dari luar. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh berhasil meningkatkan posisi tawar mereka di dunia internasional tanpa harus mengikuti secara membabi-buta segala "pelajaran" dari negara-negara besar. Mereka memilih jalan sendiri—mengambil yang baik, meninggalkan yang tidak relevan dengan konteks lokal.

Untuk Indonesia, ini berarti memperkuat tiga pilar utama: ekonomi yang mandiri (terutama di sektor pangan dan energi), diplomasi yang lincah namun berprinsip, serta pemahaman sejarah yang mendalam sebagai fondasi identitas nasional. Ketika Prabowo menyebut Indonesia sebagai "the impossible nation," ia sebenarnya sedang mengajak kita untuk membalik narasi tersebut—dari label yang diberikan orang lain menjadi kekuatan yang justru membuat kita mampu melakukan hal-hal yang dianggap mustahil oleh dunia luar.

Refleksi Akhir: Belajar dari Diamnya Dunia

Pada akhirnya, kritik Prabowo tentang diamnya negara-negara pengajar HAM saat tragedi kemanusiaan terjadi bukan sekadar kecaman terhadap pihak lain. Lebih dari itu, ini adalah cermin yang ia hadapkan kepada bangsa sendiri—sebuah pengingat bahwa dalam politik global, tidak ada yang benar-benar netral atau altruistik. Setiap negara bertindak berdasarkan kepentingannya, dan Indonesia harus melakukan hal yang sama.

Mungkin pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari pidato ini adalah perlunya mengembangkan "kecerdasan kontekstual" dalam berhubungan dengan dunia internasional. Bukan berarti kita menutup diri atau bersikap sinis terhadap segala nilai universal, melainkan memiliki kemampuan untuk membedakan antara prinsip yang tulus dan alat politik yang disamarkan sebagai prinsip. Seperti kata bijak dari diplomasi Jawa: "ngono ya ngono, ning aja ngono"—boleh saja demikian, tetapi jangan terlalu demikian.

Sebagai penutup, mari kita renungkan: jika negara-negara yang selama ini vokal soal HAM bisa memilih diam saat pembantaian terjadi, apa artinya bagi kita sebagai bangsa? Mungkin jawabannya terletak pada komitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang sama—untuk membangun sistem yang lebih adil di dalam negeri, sehingga kita tidak perlu menunggu validasi atau intervensi dari luar ketika menghadapi masalah kemanusiaan. Karena pada akhirnya, kedaulatan yang sesungguhnya bukan tentang bebas dari kritik luar, melainkan tentang kemampuan untuk berdiri tegak dengan nilai-nilai sendiri, bahkan ketika dunia memilih untuk diam.

Suka dengan artikel ini?

Bagikan ke teman-temanmu agar mereka juga mendapatkan informasinya!

Share via:
Kritik Tajam Prabowo: Saat Guru HAM Dunia Memilih Bungkam di Tengah Tragedi Kemanusiaan | Kabarify