Kota Kita, Keadilan Siapa? Ketika Kemajuan Hanya Menyentuh Sebagian Warga

Bayangkan Anda tinggal di kota yang sama, tetapi hidup di dunia yang berbeda. Di satu sudut, pencakar langit berkilauan menjulang, taman kota tertata rapi, dan transportasi umum berjalan seperti jam Swiss. Beberapa kilometer dari sana, di sudut lain kota yang sama, anak-anak bermain di selokan yang terbuka, keluarga harus antre berjam-jam untuk air bersih, dan akses ke dokter terdekat membutuhkan perjalanan setengah hari. Ini bukan skenario dystopian dari novel fiksi ilmiah. Ini adalah realitas sehari-hari di banyak kota besar Indonesia. Ironisnya, kedua dunia ini sering kali adalah hasil dari proses yang sama: pembangunan perkotaan.

Kita sering terpesona oleh narasi kemajuan—tol baru, mal megah, kawasan bisnis yang futuristik. Namun, di balik kemilau pencapaian itu, ada cerita yang jarang terdengar: cerita tentang bagaimana pembangunan yang tidak adil justru menciptakan dan memperdalam jurang dalam masyarakat kita sendiri. Pembangunan seharusnya membawa kemajuan untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang yang sudah memiliki segalanya.

Dampak Sosial: Ketika Kota Terbelah Menjadi Dua

Implikasi paling nyata dari pembangunan yang timpang adalah terciptanya segregasi sosial yang hampir permanen. Menurut data BPS tahun 2023, indeks gini perkotaan di Indonesia masih bertengger di angka 0,391, mengindikasikan ketimpangan yang signifikan. Angka ini bukan sekadar statistik. Ia bercerita tentang bagaimana akses terhadap sumber daya—mulai dari pendidikan berkualitas, peluang kerja formal, hingga lingkungan hidup yang sehat—menjadi sangat bergantung pada kode pos tempat seseorang dilahirkan atau mampu tinggal.

Dampaknya bersifat sistemik dan lintas generasi. Anak yang tumbuh di permukiman padat dengan akses pendidikan terbatas, ruang bermain yang tidak aman, dan paparan polusi tinggi, menghadapi peluang yang jauh lebih kecil untuk keluar dari siklus kemiskinan dibandingkan dengan rekan sebayanya di kawasan elite. Pembangunan yang hanya fokus pada kawasan premium, tanpa investasi paralel di wilayah permukiman padat, pada dasarnya sedang membangun dua kota dalam satu wilayah administratif: satu kota untuk yang 'punya', dan satu kota untuk yang 'tersisa'.

Beban Lingkungan: Siapa yang Menanggung Kerusakan?

Implikasi lain yang sering luput dari perhatian adalah ketidakadilan lingkungan. Proyek-proyek pembangunan besar, seperti pembukaan kawasan industri atau komersial, sering kali mengorbankan ruang terbuka hijau dan mengubah pola aliran air. Siapa yang paling merasakan dampaknya? Bukan penghuni apartemen mewah dengan pendingin ruangan dan penyaring air, melainkan masyarakat di bantaran sungai yang rumahnya kebanjangan, atau warga di daerah hilir yang air sumurnya tercemar.

Ada sebuah paradoks yang pahit: kelompok yang paling sedikit berkontribusi pada konsumsi sumber daya dan polusi sering kali menjadi yang paling rentan terhadap dampak negatifnya. Mereka tinggal di lahan-lahan marginal yang rawan bencana karena itu satu-satunya pilihan yang terjangkau. Ketika banjir datang atau udara tercemar, mereka tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi atau pindah. Ini adalah bentuk ketidakadilan lingkungan yang nyata, di mana beban kerusakan didistribusikan secara tidak proporsional.

Implikasi Ekonomi: Pertumbuhan yang Pincang

Dari sudut pandang ekonomi murni, kota yang timpang sebenarnya sedang membatasi potensi pertumbuhannya sendiri. Ekonom perkotaan seperti Richard Florida telah lama berargumen bahwa kota yang inklusif dan memiliki mobilitas sosial yang tinggi justru lebih inovatif dan ekonomis kuat dalam jangka panjang. Mengapa? Karena kota seperti itu mampu memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat.

Bayangkan potensi entrepreneur, seniman, atau ilmuwan brilian yang hilang karena terhambat oleh lingkungan awal yang tidak mendukung. Ketika sebagian besar energi warga kota habis untuk sekadar bertahan hidup—berjuang mendapatkan transportasi yang layak, air bersih, atau keamanan—mereka tidak punya kapasitas untuk berinovasi atau berkontribusi secara maksimal pada perekonomian. Kota seperti ini mungkin mencatat pertumbuhan PDRB, tetapi pertumbuhannya rapuh, tidak partisipatif, dan rentan terhadap gejolak sosial.

Opini: Ini Bukan Tentang Menghentikan Pembangunan, Tapi Mengubah Paradigmanya

Di sini, saya ingin menyampaikan sebuah opini yang mungkin kontroversial: masalahnya bukan pada pembangunan itu sendiri, tetapi pada paradigma yang mendasarinya. Selama ini, keberhasilan pembangunan kota terlalu sering diukur dari hal-hal yang kasat mata dan spektakuler: gedung tertinggi, mal terbesar, jalan tol terpanjang. Kita jarang bertanya: "Bagaimana proyek ini meningkatkan kualitas hidup warga termiskin di kota ini?" atau "Apakah investasi ini akan mengurangi atau justru memperlebar ketimpangan?"

Kita perlu menggeser tolok ukur keberhasilan. Sebuah kota tidak bisa disebut maju hanya karena memiliki skyline yang fotogenik. Kota yang benar-benar maju adalah kota yang angka harapan hidupnya merata di semua kecamatan, kota di mana anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang yang nyata untuk mengenyam pendidikan tinggi, dan kota di mana setiap warganya, terlepas dari penghasilannya, bisa mengakses taman yang aman dan udara yang bersih. Inilah yang disebut pertumbuhan inklusif—pertumbuhan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

Melihat Ke Depan: Bisakah Kita Memperbaiki Arah?

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, kita perlu memastikan bahwa suara semua warga, terutama kelompok rentan, didengar dalam proses perencanaan kota. Bukan sekadar konsultasi simbolis, tetapi partisipasi yang bermakna. Kedua, kebijakan fiskal dan tata ruang harus secara eksplisit memprioritaskan pemerataan. Alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar—drainase, air bersih, jalan lingkungan—di kawasan permukiman padat harus menjadi kewajiban, bukan pilihan. Ketiga, kita perlu mengembangkan instrumen seperti perumahan sosial yang terintegrasi dengan kota, bukan yang terpinggirkan di ujung kota tanpa akses apa pun.

Pada akhirnya, membangun kota yang adil adalah pilihan politik dan moral. Ini tentang memutuskan kota seperti apa yang ingin kita tinggali dan wariskan kepada anak-cucu. Apakah kita ingin kota yang terbelah, di mana kemewahan dan kesengsaraan hidup berdampingan dalam ketegangan yang terus-menerus? Atau kita berani membayangkan dan memperjuangkan kota yang berfungsi sebagai rumah bersama, di mana setiap warga merasa dihargai dan memiliki masa depan?

Pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada para pemangku kebijakan di balik meja rapat. Ia juga ditujukan kepada kita semua—sebagai warga kota, sebagai konsumen, sebagai bagian dari masyarakat sipil. Setiap kali kita memilih untuk mendukung bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, setiap kali kita menyuarakan keprihatinan atas proyek yang mengabaikan warga marginal, dan setiap kali kita terlibat dalam diskusi tentang masa depan kota kita, kita sedang mengambil bagian dalam menjawab pertanyaan besar itu. Kota yang adil mungkin tidak akan terwaktu dalam semalam, tetapi ia harus dimulai dari sebuah kesadaran kolektif: bahwa kemajuan yang sejati adalah kemajuan yang bisa dinikmati oleh semua orang, tanpa terkecuali.