Ketika Kota Pintar Justru Memperdalam Jurang: Realita Digital Divide di Perkotaan Indonesia

Bayangkan dua orang tinggal di kota yang sama. Yang satu tinggal di apartemen dengan fiber optic, semua urusan selesai dalam genggaman—bayar pajak, konsultasi dokter, bahkan pesan makanan. Yang lain, hanya berjarak beberapa kilometer, harus antre berjam-jam untuk layanan dasar karena aplikasi pemerintah tak bisa diakses di ponsel lawasnya dengan kuota internet terbatas. Inilah potret nyata yang sering luput dari narasi gemerlap ‘smart city’ di Indonesia. Kita begitu sibuk membangun kota yang cerdas, tapi lupa memastikan kecerdasan itu bisa dinikmati oleh semua penghuninya.

Saya pernah berbincang dengan seorang tukang ojek online di Jakarta. Dia bercerita, untuk mengisi daya ponsel dan membeli kuota, dia harus mengalokasikan hampir 10% dari pendapatannya. Sementara itu, di gedung pencakar langit tempat dia sering mangkal, karyawan mendapat akses internet gratis dan cepat sebagai fasilitas kantor. Ini bukan sekadar soal koneksi—ini tentang peluang, akses informasi, dan pada akhirnya, kualitas hidup. Transformasi digital tanpa inklusivitas hanyalah modernisasi yang eksklusif.

Dua Wajah dalam Satu Kota: Digital Haves vs. Have-Nots

Konsep ‘digital divide’ atau kesenjangan digital sering dikaitkan dengan kota versus desa. Namun, fenomena yang lebih pelik justru terjadi di dalam tubuh kota itu sendiri. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023, meski penetrasi internet di perkotaan mencapai 78%, kualitas dan keterjangkauan aksesnya sangat timpang. Kawasan komersial dan permukiman elite di Jakarta, Surabaya, atau Bandung bisa menikmati kecepatan di atas 100 Mbps, sementara wilayah padat seperti Tambora atau Kemayoran di Jakarta rata-rata hanya 5-10 Mbps dengan harga per Mbps yang lebih mahal.

Implikasinya langsung terasa di sektor pendidikan dan ekonomi. Selama pandemi, banyak anak dari keluarga kurang mampu yang harus ‘numpang’ WiFi tetangga atau bahkan tidak bisa mengikuti sekolah online sama sekali. Di sisi lain, anak-anak di keluarga dengan akses memadai bisa mengikuti kelas interaktif, mengunduh materi lengkap, dan bahkan kursus tambahan daring. Kesenjangan pendidikan ini berpotensi melanggengkan ketimpangan ekonomi untuk generasi berikutnya.

Layanan Publik Digital: Kemudahan atau Penghalang Baru?

Di sini letak paradoksnya. Pemerintah gencar mendigitalkan layanan—dari BPJS, pajak kendaraan, hingga pengaduan masyarakat—demi efisiensi dan transparansi. Namun, bagi sebagian warga, terutama lansia dan kelompok marjinal, platform-platform ini justru menjadi tembok baru yang sulit ditembus. Sebuah survei informal yang saya lakukan di beberapa pusat layanan masyarakat (Puslamas) menunjukkan bahwa sekitar 40% pengunjung datang justru karena gagal mengakses layanan digital. Mereka butuh bantuan fisik untuk hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan sendiri.

Cerita Bu Siti, 67 tahun, dari Depok cukup menyentuh. Untuk memperpanjang KTP-nya, dia harus dibantu cucunya karena prosesnya seluruhnya daring. “Dulu datang ke kelurahan, ketemu orang, urusan selesai. Sekarang harus pakai ini itu, foto sendiri, upload. Saya bingung,” katanya. Digitalisasi tanpa pendampingan dan alternatif layanan offline yang memadai pada dasarnya mendiskriminasi berdasarkan usia dan kemampuan teknologi.

Infrastktur Bukan Segalanya: Literasi dan Keamanan Digital yang Terabaikan

Asumsi berbahaya yang sering beredar adalah: ‘asal ada jaringan dan gadget, masalah selesai’. Faktanya, memiliki akses tidak sama dengan mampu memanfaatkannya secara optimal dan aman. Banyak kasus penipuan digital, pinjaman online ilegal, dan penyebaran hoaks justru marak di kalangan yang baru ‘melek’ digital tetapi minim literasi. Kota digital yang sehat membutuhkan warga yang melek secara kritis—bukan sekadar bisa mengklik.

Program literasi digital yang ada saat ini, menurut pengamatan saya, masih terlalu top-down dan seragam. Materi untuk remaja pengguna media sosial seharusnya berbeda dengan materi untuk ibu-ibu PKK atau para pedagang tradisional yang ingin go digital. Pendekatannya perlu kontekstual, menyentuh kebutuhan spesifik masing-masing kelompok, dan yang terpenting, berkelanjutan, bukan sekadar proyek seminar satu hari.

Membangun Jembatan di Atas Jurang Digital: Beberapa Pemikiran

Lalu, bagaimana mengarahkan transformasi digital kota ke arah yang lebih inklusif? Pertama, kebijakan harus bergeser dari sekadar membangun infrastruktur (fiber optic, menara BTS) ke membangun ‘infrastruktur sosial’. Ini termasuk program subsidi kuota internet yang tepat sasaran, seperti yang dilakukan beberapa pemerintah daerah dengan menyediakan akses WiFi gratis di ruang publik dan permukiman padat, serta pusat komunitas digital (digital community center) yang menyediakan komputer, internet, dan pendamping.

Kedua, desain layanan publik digital wajib mengadopsi prinsip ‘digital by choice, not by force’. Artinya, selalu ada jalur offline atau semi-digital (dibantu petugas) sebagai opsi. Kota Surakarta, misalnya, punya program ‘Jogo Tonggo Digital’ di mana pemuda karang taruna dilatih untuk membantu tetangga yang kesulitan mengakses layanan digital. Model gotong royong digital seperti ini powerful karena berbasis komunitas.

Ketiga, kolaborasi triple helix antara pemerintah, swasta, dan komunitas akademik/ masyarakat sipil menjadi kunci. Perusahaan telekomunikasi bisa berkontribusi dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada literasi digital dan akses terjangkau. Kampus bisa mengirim mahasiswa KKN tematik untuk pendampingan. Inisiatif tidak boleh tersebar dan sendiri-sendiri.

Sebuah Refleksi untuk Masa Depan Kota Kita

Pada akhirnya, ujian sebuah kota digital bukan terletak pada kecanggihan aplikasi atau banyaknya sensor IoT yang terpasang. Ujian sesungguhnya adalah apakah kemajuan teknologi itu berhasil menyentuh kehidupan warga yang paling rentan di sudut-sudut kota. Apakah seorang nenek bisa mengurus administrasi dengan mandiri? Apakah anak dari keluarga pra-sejahtera punya kesempatan belajar yang setara melalui platform digital? Apakah pedagang kecil bisa bersaing di pasar online?

Membangun kota yang benar-benar ‘pintar’ membutuhkan kecerdasan emosional dan sosial yang setara dengan kecerdasan teknologinya. Ini tentang memanusiakan teknologi, bukan sekadar menteknologikan manusia. Sebelum kita berlari lebih cepat mengejar konsep metaverse atau kota pintar generasi berikutnya, mungkin sudah waktunya kita berhenti sejenak, melihat ke sekeliling, dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam perjalanan ini. Karena kota yang hebat bukanlah kota dengan segelintir orang yang hidup di masa depan, sementara yang lain terjebak di masa lalu. Kota yang hebat adalah kota yang membawa semua warganya maju bersama. Bagaimana menurut Anda, sudahkah kota tempat Anda tinggal mulai membangun jembatan itu?