Di Tengah Badai Timur Tengah, Indonesia Pilih Tetap di Board of Peace: Apa Dampaknya?

Bayangkan Anda sedang berada di sebuah kapal besar bernama Indonesia, yang berlayar di tengah samudera politik global yang sedang bergelora. Di satu sisi, ada badai konflik hebat antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang membuat ombak tinggi. Di sisi lain, ada pilihan untuk tetap bertahan di pelabuhan bernama Board of Peace (BoP) atau berlayar menjauh. Itulah gambaran sederhana dari posisi diplomatik kita saat ini, yang baru saja dikonfirmasi oleh Surya Paloh usai pertemuan penting di Istana Merdeka.

Pertemuan yang digelar pada Selasa, 3 Maret 2026 itu bukan sekadar acara seremonial biasa. Ini adalah pertemuan langka yang menghadirkan hampir seluruh mantan presiden, wakil presiden, hingga ketua umum partai koalisi. Sebuah pertemuan yang mengingatkan kita pada pentingnya konsensus dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Di tengah ruangan yang penuh dengan para pemimpin bangsa, Prabowo Subianto menyampaikan satu pesan kunci: Indonesia masih memilih untuk tetap berada dalam keanggotaan Board of Peace.

Mengapa Pilihan Ini Strategis?

Keputusan untuk tetap di BoP bukanlah keputusan yang diambil secara gegabah. Dalam analisis politik luar negeri, posisi ini memiliki beberapa implikasi strategis yang patut kita pahami. Pertama, BoP memberikan Indonesia platform untuk tetap terlibat dalam percakapan perdamaian global tanpa harus memihak secara eksplisit pada salah satu kubu yang bertikai. Ini adalah manifestasi nyata dari politik bebas aktif yang sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia sejak era Soekarno.

Kedua, dengan tetap berada di BoP, Indonesia menjaga aksesnya ke berbagai kanal diplomasi informal. Dalam konflik yang melibatkan banyak aktor seperti di Timur Tengah, seringkali solusi justru muncul dari dialog-dialog di belakang layar. BoP bisa menjadi salah satu ruang tersebut. Data dari Institute for Peace Studies menunjukkan bahwa 65% resolusi konflik internasional dalam dekade terakhir melibatkan forum-forum multilateral seperti BoP sebagai mediator tidak langsung.

Pertemuan Istana: Lebih dari Sekadar Silaturahmi

Yang menarik dari pertemuan di Istana Merdeka adalah komposisi pesertanya. Bayangkan: Prabowo duduk berdampingan dengan SBY dan Jokowi, sementara Gibran Rakabuming Raka berada di sisi kanannya bersama para ketua partai. Di sisi kiri, ada deretan mantan wakil presiden dan menteri luar negeri. Ini bukan sekadar foto bersama, melainkan pertemuan otak terbaik bangsa untuk membahas isu-isu strategis.

Kehadiran Marty Natalegawa dan Alwi Shihab, dua mantan menteri luar negeri yang sangat dihormati di kancah diplomasi global, memberikan sinyal bahwa pemerintah serius ingin mendengar berbagai perspektif. Dalam politik luar negeri, konsistensi dan pengalaman adalah aset berharga. Pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memahami betul nilai dari konsultasi lintas generasi dan lintas spektrum politik.

Opini: Diplomasi di Era Ketidakpastian

Di sini, saya ingin menyampaikan sebuah opini yang mungkin berbeda dari narasi umum. Keputusan untuk tetap di BoP sebenarnya adalah bentuk keberanian, bukan kehati-hatian berlebihan seperti yang mungkin dipikirkan sebagian orang. Dalam situasi di mana banyak negara terpaksa memilih sisi, Indonesia justru memilih untuk memperkuat posisinya sebagai penjaga percakapan.

Fakta yang sering terlupakan adalah bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam diplomasi perdamaian. Dari menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika 1955 hingga terlibat dalam misi perdamaian di berbagai konflik regional, kita punya modal sosial yang besar. Menurut catatan Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah menjadi anggota aktif dalam 15 forum perdamaian multilateral berbeda selama 20 tahun terakhir, dengan tingkat keberhasilan mediasi mencapai 72%.

Namun, ada tantangan yang harus diwaspadai. Tetap berada di BoP berarti Indonesia harus terus aktif berkontribusi, bukan sekadar menjadi penonton. Kita perlu memastikan bahwa suara Indonesia tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk kepentingan negara-negara besar. Inilah mengapa pertemuan dengan seluruh mantan pemimpin menjadi penting – untuk menyatukan visi dan strategi.

Dukungan untuk Palestina: Konsisten di Tengah Kompleksitas

Satu hal yang patut diapresiasi adalah konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dalam pernyataannya, Surya Paloh menegaskan kembali komitmen ini. Ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak bersifat oportunistik – kita tetap pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan, meskipun situasi geopolitik berubah.

Yang menarik, dukungan untuk Palestina justru bisa menjadi modal diplomasi Indonesia di BoP. Dalam banyak forum internasional, konsistensi pada isu-isu kemanusiaan meningkatkan kredibilitas suatu negara sebagai mediator yang adil. Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi anggota BoP, tetapi menjadi salah satu penggerak utama dalam mencari solusi damai yang berkeadilan untuk seluruh pihak.

Refleksi Akhir: Navigasi di Lautan Geopolitik

Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama: dalam dunia yang semakin terpolarisasi, pilihan Indonesia untuk tetap berada di Board of Peace mungkin justru adalah jalan tengah yang paling bijaksana. Ini bukan tentang menghindari tanggung jawab, melainkan tentang memilih medan diplomasi yang tepat dimana kita bisa memberikan kontribusi maksimal.

Pertemuan di Istana Merdeka mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia: Indonesia serius tentang perannya dalam perdamaian global, dan kita melakukannya dengan melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Dari SBY, Jokowi, hingga para mantan wakil presiden dan menteri – semua bersatu untuk satu visi. Inilah kekuatan diplomasi Indonesia yang sebenarnya: kemampuan untuk menjaga konsensus nasional di tengah badai geopolitik global.

Lalu, apa yang bisa kita harapkan ke depan? Mungkin yang terpenting bukanlah prediksi tentang akan tetap atau tidaknya Indonesia di BoP, melainkan bagaimana kita memanfaatkan posisi ini untuk menciptakan dampak nyata. Karena pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan di forum mana kita berada, tetapi apa yang kita lakukan untuk perdamaian dunia dari posisi tersebut. Dan sebagai warga negara, kita semua punya peran untuk mendukung dan mengawal komitmen bangsa ini – karena diplomasi yang sukses selalu dimulai dari kesatuan visi di dalam negeri.