Dari Istana Merdeka: Bagaimana Dialog 4 Jam Prabowo dengan Ulama Lahirkan Konsensus Soal Board of Peace?

Bayangkan sebuah ruang di Istana Merdeka yang biasanya penuh dengan protokoler ketat, tiba-tiba berubah menjadi ruang diskusi yang hangat dan cair. Suasana itulah yang menggambarkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama dan pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia. Bukan sekadar seremonial, pertemuan yang berlangsung hampir sepanjang sore itu ternyata menjadi titik balik penting dalam menyikapi salah satu isu kebijakan luar negeri yang sempat memicu perdebatan: keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bentukan Donald Trump. Apa yang sebenarnya terjadi dalam dialog empat jam itu hingga berhasil mengubah skeptisisme menjadi dukungan?

Pertemuan pada Selasa, 3 Februari 2026, itu bukanlah agenda biasa. Hadir di dalamnya representasi dari kekuatan sipil Islam Indonesia yang paling berpengaruh, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, hingga organisasi seperti Persatuan Islam (PERSIS) dan Syarikat Islam. Yang menarik, beberapa di antara mereka sebelumnya menyuarakan keraguan atau bahkan penolakan. Namun, alih-alih menjadi ajang konfrontasi, pertemuan itu justru berakhir dengan deklarasi dukungan yang hampir bulat. Rahasianya terletak pada pendekatan dialogis yang dilakukan Prabowo, di mana penjelasan tidak diberikan sebagai instruksi, melainkan sebagai bahan diskusi terbuka tentang strategi global membela Palestina.

Mengurai Benang Kusut Diplomasi: Board of Peace Sebagai Alat, Bukan Tujuan

Dalam analisis kebijakan luar negeri, seringkali kita terjebak pada simbol—bergabung atau tidak bergabung dengan suatu forum. Pertemuan di Istana Merdeka berhasil menggeser diskusi ke level yang lebih substansial: apa yang bisa dicapai dengan keikutsertaan itu? Menurut penuturan sejumlah peserta, Prabowo secara gamblang memetakan peta politik global terkait Palestina. Ia menjelaskan bahwa Board of Peace, meski digagas oleh Trump, telah menarik minat sejumlah negara-negara Muslim kunci. Dengan berada di dalam, Indonesia memiliki kursi di meja tempat keputusan dibahas, alih-alih hanya berteriak dari luar.

"Ini soal efektivitas perjuangan," kira-kira begitu penjelasan yang disampaikan, seperti diungkapkan oleh seorang tokoh yang hadir. Logikanya sederhana namun powerful: pengaruh untuk membela rakyat Palestina akan lebih besar jika diwujudkan melalui aksi kolektif negara-negara dalam forum tersebut, dengan Indonesia memainkan peran strategis. Penjelasan ini rupanya menjawab kegelisahan banyak pihak yang khawatir Indonesia hanya menjadi "teman pelengkap" dalam agenda AS.

Dukungan dengan Mata Terbuka: Syarat dan Komitmen yang Jelas

Yang patut dicatat, dukungan yang diberikan oleh ormas-ormas Islam ini bukanlah cek kosong. Ini adalah dukungan yang kritis dan bersyarat. Ketua MUI, Anwar Iskandar, secara tegas menyatakan bahwa dukungan berlaku "sepanjang organisasi tersebut berjuang untuk kemaslahatan umat." Pernyataan serupa datang dari berbagai pihak, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia bersifat dinamis dan evaluatif.

Bahkan ada semacam "klausul exit" yang disepakati secara implisit. Jika di kemudian hari Board of Peace terbukti tidak membawa manfaat atau justru menyimpang dari tujuan perdamaian di Palestina, maka Indonesia bersama negara-negara Islam lain siap untuk keluar. Ini menunjukkan kematangan politik dari para tokoh agama. Mereka tidak anti pada suatu bentuk kerjasama internasional, tetapi sangat peduli pada substansi dan hasilnya.

Lebih Dari Sekadar Persetujuan: Lahirnya Konsensus Nasional

Pertemuan ini memiliki dampak yang lebih dalam dari sekadar mengamankan dukungan politik. Pertemuan ini berhasil menciptakan konsensus nasional di kalangan elite Muslim Indonesia mengenai pendekatan terbaik membela Palestina. Sebelumnya, bisa jadi ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan beberapa elemen masyarakat sipil. Setelah dialog intensif, terjadi penyelarasan perspektif.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengakui bahwa perbedaan pendapat awal seringkali muncul karena informasi yang tidak utuh. Begitu mendapatkan penjelasan langsung tentang situasi global, strategi diplomasi, dan komitmen riil yang akan dilakukan—seperti rencana pengiriman pasukan perdamaian dengan mandat proteksi yang jelas—maka dukungan pun mengalir. Proses ini merupakan contoh nyata dari governance yang baik, di mana kebijakan kompleks dijelaskan dan didiskusikan, bukan hanya diumumkan.

Opini: Diplomasi Pro-Aktif dan Peran Civil Society

Dari sudut pandang penulis, peristiwa ini mengajarkan dua hal penting. Pertama, nilai dari diplomasi pro-aktif dan transparan. Prabowo bisa saja hanya mengeluarkan pernyataan pers tentang keputusan bergabung dengan Board of Peace. Namun, ia memilih jalur yang lebih berat namun lebih bermartabat: berdialog langsung dengan para pemangku kepentingan kunci di dalam negeri. Ini membangun ownership dan mengurangi potensi resistensi di kemudian hari.

Kedua, peristiwa ini mengukuhkan peran civil society, khususnya ormas keagamaan, sebagai mitra kritis pemerintah. Mereka bukan sekadar "penerima" kebijakan, tetapi pihak yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk isu-isu strategis yang menyentuh nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Model keterlibatan seperti ini seharusnya menjadi standar untuk isu-isu kebijakan luar negeri lainnya yang memiliki dimensi moral yang kuat.

Sebagai data pembanding, pendekatan serupa—yakni konsultasi intensif dengan pemimpin agama dan masyarakat sebelum mengambil keputusan internasional besar—juga pernah dilakukan oleh beberapa negara lain dengan hasil yang positif dalam membangun legitimasi domestik. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia yang kompleks, kepemimpinan yang baik adalah yang mampu menjembatani kepentingan nasional di panggung global dengan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup di dalam negeri.

Refleksi Akhir: Sebuah Babak Baru dalam Politik Luar Negeri?

Pertemuan di Istana Merdeka itu mungkin akan dicatat sebagai sebuah momen penting. Bukan hanya karena menghasilkan dukungan untuk Board of Peace, tetapi karena ia mencontohkan bagaimana kebijakan luar negeri yang rumit seharusnya dikomunikasikan dan dibangun di tingkat domestik. Keberhasilan Prabowo merangkul para ulama dan kiai menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya terjadi di antara negara, tetapi juga antara pemerintah dan hati nurani bangsanya sendiri.

Pada akhirnya, dukungan dari NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas lainnya adalah modal sosial yang sangat berharga. Modal ini memberikan legitimasi dan kekuatan moral bagi Indonesia untuk bersuara lebih lantang di panggung dunia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tantangan sesungguhnya baru dimulai: memastikan bahwa kursi di Board of Peace benar-benar digunakan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit yang meringankan penderitaan rakyat Gaza dan mendorong terwujudnya solusi dua negara yang berkeadilan. Bagaimana menurut Anda, apakah langkah dialog seperti ini akan menjadi tren baru dalam menyusun kebijakan strategis kita ke depan?